9 Temuan BPK Soal Masalah Keuangan UGM

 

9 Temuan BPK Soal Masalah Keuangan UGM

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Kamis, 02/02/2012 10:03 WIB

Browser anda tidak mendukung iFrame
 
Logo UGM

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menuntaskan hasil audit terhadap pengadaan barang dan jasa serta rekening Universitas Gadjah Mada (UGM). BPK menemukan 9 permasalahan signifikan dalam pengelolaan anggaran di UGM dalam rentang tahun 2008-2010.

Berdasarkan pemeriksaan BPK, pengadaan barang dan jasa pada UGM belum sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, kontrak pengadaan barang dan jasa, serta peraturan internal UGM.

Demikian hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa serta rekening tahun 2008, 2009, dan 2010 pada UGM yang dilakukan oleh BPK. Hal ini dilampirkan dalam surat BPK kepada Rektor UGM dengan nomor 42/S/VIII/12/2011 per tanggal 30 Desember 2011 yang diteken oleh anggota BPK Rizal Jalil. Data ini diperoleh detikcom dari sumber di DPR, Kamis (2/2/2012).

Dalam hasil audit ini, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa tahun 2008-2010 pada UGM masih menunjukkan sejumlah permasalahan. BPK menyebut ada 9 permalasahan utama yang patut diperhatikan Rektor UGM sebagai berikut:

1. Penetapan volume pekerjaan dalam RAB tidak berdasar data faktual dan gambar rencana pembangunan RSA UGM tahap II TA 2010 mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 479.679.261,10

2. Penetapan harga satuan pekerjaan dalam addendum kontrak pembangunan RSA UGM tahap II TA 2010 melebihi harga penawaran mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2.066.210.452,50

3. Volume pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak minimal senilai Rp 262.464.789,40

4. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung RSA UGM tahap I dan II serta Fisipol tahap II terlambat dan belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp 3.489.722.071,00

5. Hasil pengadaan peralatan RSA UGM TA 2009 dan 2010 belum dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dilaksanakan uji fungsi sebagai syarat penyelesaian pekerjaan mengakibatkan denda keterlambatan sebesar Rp 1.383.655.450,00

6. Prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan RSA UGM tidak sesuai ketentuan

7. Pembayaran biaya langsung non personil atas pelaksanaan kontrak konsultan tidak didukung bukti senilai Rp 1.102.790.000,00

8. Penilaian penawaran penyedia jasa pembangunan RSA UGM tahap II TA 2010 tidak berdasarkan dokuen lelang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp 22.846.000.000,00

9. Penerimaan pendidikan dan non pendidikan UGM TA 2010 tidak disetorkan ke rekening rektor sebesar Rp 336.832.693.470,38

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, BPK merekomendasikan kepada rektor UGM agar melakukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan ini. Selanjutnya BPK menunggu jawaban rektor UGM untuk memberikan jawaban paling lambat 60 hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s